Bentuk Kemandirian Ekonomi Pesantren, Kemenag Membuat Program Ini…

JAKARTA – Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, pondok pesantren mempunyai posisi strategis. Terutama dalam meningkatkan program kemandirian ekonomi.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, M Ali Ramdhani bahwa pihaknya akan memberikan pelatihan agribisnis bagi 109 pesantren pada tahun ini. Pelatihan tersebut dalam rangka program penguatan kemandirian ekonomi.

“Giat ini akan digelar dalam tiga angkatan untuk memastikan prosesnya berjalan dengan protokol kesehatan dan disiplin 5M di tengah pandemi,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/8).

Dia menjelaskan, secara eksplisit pesantren memiliki posisi strategis yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Bahkan pesantren juga bisa berperan sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat sesuai UU No 18/2019 tentang Pesantren.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kemandirian pesantren, salah satu hal yang perlu ditekankan adalah menanamkan paradigma yang menyejajarkan antara penguasaan keilmuan dan penguasaan ekonomi.

Kekuatan dan ketangguhan ekonomi bukan sebatas urusan duniawi, melainkan menjadi poros utama dalam mewujudkan kehidupan beragama yang lebih baik.

“Shalat itu harus mengenakan baju yang bersih, artinya kemampuan memiliki pakaian dan menjadikannya bersih ini dapat diartikan secara ekonomis. Begitu pun zakat, puasa, terlebih haji,” ungkapnya.

Kebangkitan ekonomi pesantren diyakini dapat segera terwujud. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 30 ribu pesantren dengan jutaan santri.

“Kita sedang mengembangkan ekonomi pesantren. Kita harapkan dengan munculnya Peta Jalan ini, kebangkitan ekonomi pesantren akan cepat terwujud,” harapnya.

Ditambahkan, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghofur bahwa pelatihan rencananya dilaksanakan dalam tiga angkatan dengan total peserta sebanyak 109 pesantren.

“Peserta pelatihan terbagi dalam empat tipe pesantren berdasarkan potensi yang dimiliki dan kegiatan ekonomi yang telah dijalankan,” ungkapnya.

Setelah ini, peserta akan dilatih di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional dan berpengalaman.

“Lebih spesifik pesantren-pesantren diharapkan nantinya memiliki berbagai unit yang bergerak di bidang ekonomi, baik formal maupun nonformal, seperti koperasi, badan usaha milik pesantren, Balai Latihan Kerja, dan lain-lain,” pungkasnya. (fin)

Baca juga:

• Pasukan Beras ala Polres Ciko, Salurkan Bansos untuk Warga di Kawasan pondok Pesantren Benda Kerep
• Kemenag Ganti Kartu Nikah Fisik Jadi Digital, Mulai Bulan Ini

Sumber: